Pemprov Sulsel Alokasikan Rp20 Miliar Subsidi Penerbangan Lima Rute
Pemprov Sulsel Alokasikan Rp20 Miliar Subsidi Penerbangan Lima Rute
Makassar, Sobat - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk subsidi penerbangan lima rute. Hal ini untuk mendukung konektivitas jalur transportasi udara.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengatakan subsidi penerbangan diberikan setelah adanya surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Surat itu meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung konektivitas jalur udara.
"Ada edaran Kemenhub memang meminta kepada pemerintah provinsi selanjutnya kabupaten untuk mendukung konektivitas transportasi udara pada wilayahnya. Dari dasar itu, kami menganggarkan subsidi penerbangan," kata Iqbal, Selasa (7/2/2023).
1. Subsidi cuma berlangsung satu tahun
Iqbal menyebutkan ada lima rute yang atas dibantu melalui subsidi penerbangan. Rutenya terkandung adalah Makassar-Bone, Bone-Kendari, Makassar-Masamba, Masamba-Sorowako dan Makassar-Selayar.
Subsidi untuk rute tercantum cuma berlangsung untuk satu tahun anggaran APBD Sulsel 2023.
"Satu tahun anggaran. Jadi kita anggarkan itu di anggaran APBD sekarang 2023 itu Rp20 miliar dipersiapkan untuk lima rute itu," kapertanyaan.
2. Nilai subsidi tergantung jarak tempuh pesawat
Setiap rute disubsidi dengan nilai yang bervariasi. Nilai subsidi tergantung jarak tempuh setiap rute karena jarak tempuh setiap rute pula bervariasi. Ada pesawat yang berjarak tempuh 40-60 menit.
"Ada bahwa ditempuh begitu bahwa memjarakkan rutenya. Jadi nilainya nanti setiap rute jarak tergantung batas berjiwa tempuhnya," kata Iqbal.
3. Subsidi tidak dilanjut apabila frekuensi penerbangan meningkat
Iqbal menyatakan subsidi masih memungkinkan ditambah setelah tahun anggaran 2023 berakhir. Namun subsidi ini tetap melihat perkembangan rute penerbangan masing-masing.
Nantinya, frekuensi penerbangan dempet bandara melalui lima rute tercantum hendak terus dipantau. Apabila frekuensi penerbangan telah meningkat maka subsidi tidak dilanjutkan karena telah berbanding arahan Kementerian Perhubungan.
"Jadi misalnya kalau kami sudah jalan lagi ternyata animo masyarakat tinggi lagi bisa nanti jalur komersil, otomatis subsidi itu nanti tidak dilaksanak cucuan lagi karena sudah komersilnya bisa jalan secara natural," kaperdebatan.
